KPK BERI ULTIMATUM EMPAT AJUDAN NURHADI

KPK BERI ULTIMATUM EMPAT AJUDAN NURHADI

EMPAT anggota Brigade Mobil Kepolisian RI yang seharihari bertugas sebagai ajudan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman, Selasa pekan lalu, mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini untuk kedua kalinya mereka tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi Doddy Aryanto Supeno, tersangka pemberi suap kepada Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Edy Nasution. Dari keempat polisi itu, tiga di antaranya berpangkat brigadir. Mereka adalah Fauzi Hadi Nurgoro, Dwianto Budiawan, dan Ari Kuswanto. Satu orang lagi adalah Inspektur Polisi Dua Andi Yulianto.

Menurut pelaksana harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak, keempatnya dalam waktu dekat akan kembali dipanggil. ”Panggilan selanjutnya akan disertai dengan penjemputan paksa,” katanya Rabu pekan lalu. Pertengahan Mei lalu, pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti untuk meminta izin pemeriksaan mereka. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan empat anggota Brimob itu tidak hadir karena pada pertengahan Mei bergabung dengan tim Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah, untuk memburu teroris Santoso. ”Jadwalnya akan dipelajari supaya mereka bisa kembali ke Jakarta,” ujar Boy. Seorang penegak hukum di KPK mengatakan empat polisi ajudan Nurhadi ini merupakan saksi kunci karena mengetahui kunjungan Doddy Aryanto ke kediaman Nurhadi. Mereka juga diduga memindahkan sejumlah kendaraan sebelum penggeledahan.

KEMENTERIAN Pertahanan berencana membentuk badan intelijen sendiri untuk keperluan pembuatan kebijakan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo mengatakan badan intelijen diperlukan untuk mengidentifikasi sumber daya dalam negeri buat kepentingan pertahanan. ”Kami butuh input data komprehensif,” kata Widodo, Kamis pekan lalu. Menurut Widodo, potensi pendukung pertahanan terdiri atas pangan, energi, dan industri maritim. Dia menuturkan, selain itu potensi pertahanan di daerah yang bisa digunakan sebagai komponen pendukung dan cadangan jika negara dalam kondisi darurat. Usul ini dikritik Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin. Menurut dia, rencana ini bertentangan dengan undang-undang. ”Kalau mau bikin (badan intelijen), ubah dulu undang-undangnya,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *