BUPATI ROKAN HULU DITAHAN

BUPATI ROKAN HULU DITAHAN

KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Rokan Hulu, Riau, Suparman, di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu. Suparman menjadi tersangka karena diduga menerima suap terkait dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Riau 2014. ”Ditahan 20 hari ke depan,” kata pelaksana harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak. Selain melibatkan Suparman, perkara ini menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau 2009-2014 Johar Firdaus sebagai tersangka. Mereka terjerat setelah KPK mengembangkan kasus mantan Gubernur Riau Annas Maamun dan mantan anggota DPRD Riau, Ahmad Kirjauhari. Keduanya divonis sebagai pemberi dan penerima suap dalam pembahasan anggaran perubahan. Suparman mengaku pasrah atas penahanan oleh KPK. ”Saya taat hukum dan tidak mau mencari kambing hitam,” ujarnya.

Baca Juga : kota-bunga.net

TIM Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menangkap Kolonel Agus Listyowarno, pejabat Kementerian Pertahanan, saat sedang mengedarkan uang palsu di sekitar Rumah Sakit UKI, Cawang, Jakarta Timur, Selasa pekan lalu. Barang bukti yang disita berupa uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 3.000 lembar. ”Yang bersangkutan sedang diperiksa dan nanti akan dibawa ke Pomdam (Polisi Militer Kodam),” ujar Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah. Agus ditangkap bersama dua orang sipil. Sabrar mengaku masih belum mengetahui modus dan cara kerja komplotan tersebut. Kementerian Pertahanan menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus ini kepada aparat penegak hukum. ”Kita tunggu prosesnya. Kita tidak bisa mendahului prosesnya,” kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan.

DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah bersepakat menambah 10 rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional 2016. Kedua pihak menyodorkan masingmasing rancangan baru. ”Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat pleno untuk membahasnya,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagio, Selasa pekan lalu. Lima undang-undang baru inisiatif Dewan meliputi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Kelapa Sawit, RUU Bank Indonesia, dan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pemerintah mengusulkan RUU tentang Bea Meterai, RUU Badan Pemeriksa Keuangan, RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Narkotika dan Psikotropika, serta RUU Palang Merah. DPR baru mengesahkan lima undang-undang dari 40 daftar rancangan yang ada di Program Legislasi Nasional 2016. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, tambahan usul pemerintah karena ada aturan baru yang perlu segera dibahas. ”Perlu ada perubahan Prolegnas dengan memperbaiki isi dan kualitas,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *